Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi

Pasca reformasi, kondisi ketenagakerjaan seharusnya menjadi lebih baik, namun kenyataannya adalah:

• kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak kepada pekerja.
• perlunya reformasi dalam bidang hubungan kerja atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
• perlu terciptanya regulasi bagi pekerja informal.
• perlu adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi serikat pekerja/buruh dan manajemen terbuka.
• upah minimum belum menunjukkan regulasi yang diinginkan pekerja dan pengusaha.
• Jamsostek belum sepenuhnya untuk kesejahteraan pekerja dan dibutuhkan keberanian untuk merombak monopoli PT Jamsostek.
• reformasi pengaturan PHK perlu diiringi reformasi regulasi tentang kontrak kerja dan outsourcing.
• dibutuhkan keberanian untuk menakaji ulang Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keistimewaan Buku ini:

1. Analisis-kritis UU No. 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial.
2. Wawasan keilmuan yang luas didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan tabel-tabel.
3. Merujuk, pada peraturan perundang-undangan dan kaedah Hukum Ketenagakerjaan terbaru.